Sistem Birokrasi Rusak Picu Korupsi di Daerah

OPINI INI TELAH DITAYANGKAN DI tribunnews.com dan situs pewarta-indonesia.com

Sistembirokrasi yang rusak karena kepentingan politik menjadi penyebabmaraknya korupsi di daerah. Oleh itu kepentingan politik telah merusaksystem birokrasi terutama di daerah, salah satu contoh adalah peranoknum di lembaga legislatif yang juga ikut dalam alokasi proyek.

Haltersebut dikutip dari pernyataan Robert Endi Jaweng Manager HubunganEksternal Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)

Apakahmamang demikian wajah kebanyakan birokrasi daerah? Birokrasi adalahtangan kaki suatu badan yang bernama Negara. Negara hakikatnya adalahsekelompok orang yang diberikan mandat oleh rakyat untuk menguruskepentingan publik.

Adalah sebuah tantangan dan juga sekaligusmenjadi harapan untuk terciptanya birokrasi daerah yang ideal. Sudahmenjadi rahasia umum jika birokrasi yang selama ini kita kenal masihjauh dari harapan.

Penyebab itu tidaklah berdiri sendiri tapidibentuk oleh struktuk-struktur sosial yang ada mencermati permasalahanbirokrasi tidak bias hanya dari sisi pemerintahan saja namun jugamenganalisis struktur di masyarakat, budaya dan norma-norma sosialyang ada pada masyarakat setempat.

Birokrasi yang tidak sehatmengakibatkan pemerintahan kurang efektif, rawan terjadi penyimpanganyang ternyata terjadi bukan hanya akibat penyalahgunaan wewenang dankekuasaan tetapi juga kurang memahaminya berbagai peraturan sehinggakeliru dalam mengambil tindakan atau menentukan kebijakan.

Sebagaimanayang pernah dinyatakan Mendagri Ganawan Fawzi, beberapa (kasus hukum)terjadi bukan karena penyalahgunaan kewenangan yang disengaja melainkankekeliruan dalam menafsirkan aturan.

Sejatinya birokrasi adalahalat Negara yang netral secara politik dan minim kalkulasi konsesi,birokrasi ideal bias mendengarkan suara-suara kebutuhan publik tanpajadi manipulator informasi, menjadi pelaksana tanpa pamrih dan tanpakolusi, tidak menjadi alat kepentingan yang sempit namun menjadipelayan atas semua public.

Mengutip Max Weber seorang ahliekonomi politik dan sosiolog, bahwa efektifitas birokrasi tidakberpamrih, tidak pada posisi berpihak secara politik harus berdasarkanrekrutmen berbasiskan kompetensi dan profesionalisme keahlian. Apa yangdiutarakan Weber seakan menegaskan begitulah kira-kira bentuk birokrasiideal modern menurutnya secara teoritis.

Menciptakan birokrasiideal memang tidaklah semudah membalikan tangan dan membutuhkan tahapanserta waktu yang cukup, meskipun demikian adalah sangat penting untukdilaksanakan mengingat hal tersebut adalah salah satu agenda reformasi,seperti yang sering kita dengar yaitu reformasi birokrasi. Denganbirokrasi Ideal akan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yangbaik. (Dari berbagai referensi)



opini oleh ZULKIFLI